KORUPSI /MAINKAN ANGGRAN

Lubuk Kecil banyak buayanya, daerah tertinggal Korupsi  Menggurita.

Kaur-Bengkulu/www.perskpktipikor.com.

Beredarnya informasi ditemukan adanya data belanja perjalanan dinas luar (DL) 25 anggota DPRD Kabupaten Kaur tahun 2022 yang diduga fiktif, Wakil Ketua Umum DPP KPK TIPIKOR Sidi Hartono angkat bicara. 

Sejak beberapa waktu lalu (23 Mei 2022), saya memang sudah ada mendengar issue tersebut, dan sejak itu pula tim kami dilapangan terus melakukan investigasi, mencari dan mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya issue yang sudah berkembang dan muncul di media.  

Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk  bersama-sama ikut menelusuri kebenaran issue yang berkembang tersebut. PP No. 43 Tahun 2018 telah mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan berupa piagam dan serrifikat juga uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ucap Sidi. 

Tugas dan fungsi DPRD itu adalah sebagai corong suara rakyat untuk mengawal kebijakan pembangunan, dan kalau ternyata issue yang beredar ini terbukti benar adanya, berarti wakil rakyat yang kita pilih selama ini telah  berkhianat. Hati-hati, sebentar lagi pemilu 2024, suara kita kembali akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. 

Sekali lagi saya katakan  bahwa musuh kita yang selalu menggerogoti negeri ini adalah korupsi, yang membuat Kabupaten Kaur hampir bangkrut dan belum juga dapat lepas dari segala keterringgalan  salah satu penyebabnya adalah perilakunya para koruptif.

Tidak sedikit dana APBD dan APBN yg telah digunakan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur   yg diduga akal-akalan. Sehingga manfaatnya (output)nya nyaris tidak ada bagi masyarakat. Contohnya : Bangunan- bangunan Gedung di Pondok Pusaka puluhan bahkan mencapai ratusan millyar Rupiah,  4 paket proyek bangunan sumur bor di Kecamatan Kinal tahun 2018 nilainya millyaran rupiah juga tidak bermanfaat. Ketika banguna tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, itu artinya keuangan dan perekonomian negara dirugikan.

Kini dana hiba /APBN tahun anggaran 2022 dari kemenkeu senilai Rp. 8 millyar juga diduga telah diakali dengan berbagai macam modus korupsi. 4 paket proyek pembangunan jembatan gantung yang diduga salah kontruksi dg ukuran lebar 1,5 meter panjang kurang lebih 90 meter ini, nilainya 2 millyar lebih. Berdasarkan hasil investigasi tim anggota KPK TIPIKOR dilapangan, untuk menyelesaikan per paket proyek pembangunan jembatan ukuran lebar 1,5 meter panjang kurang lebih 80 meter itu, biaya upah dan belanja material ditambah pajak hanya sekitar 982 juta per paket proyek jembatan. Dan jika dibandingkan dengan jembatan gantung di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal ukuran lebar 1,5 meter panjang 80 meter yang di bangun menggunakan dana desa senilai Rp. 280 juta, kualitasnya jauh lebih bagus. 

Untuk itu mari kita bantu para penegak hukum dg memberikan informasi disertai data yang konkrit, sebagai bentuk peduli kita dan nasehat  terhadap oknum pejabat pemerintah yang diduga menyimpang dari aturan. Papar Sidi.

Sidi Hartono yang merupakan salah satu warga Kecamatan Kinal,  juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, bahwa "kedepan kita akan kembali menghadapi pemilu. Jangan pernah anggap enteng suara kita.  Karena hanya lewat suara kita didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan lagi mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali pada saat di bilik suara atau pilkada. Jangan lagi mau suara kita hanya dianggap berharga 100 atau 200 ribu atau dapat jilbab bagi perempuan,  sarung dan kemeja batik  murahan pada saat kampanye. Dan jangan lagi mau di kerdilkan sebatas fans berbaris seperti itik petelur di hamparan sawah. 

Hati-hati, sebentar lagi pemilu 2024, suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. 

Untuk apa mati-, musuh2an membela 1 atau 2 ketika akhirnya berkumpul juga mengungkapkan rasa kecewa.." Pesan Sidi.